Perencanan Pajak Berdasarkan Jenis Penghasilan

Pebisnis dalam melaksanakan jalannya usaha mandiri biasanya lebih mementingkan
aspek operasional bisnis dari pada aspek lainnya dalam usahanya. Bentuk usaha
dan konsekuensi hukum dari organisasi bisnis tersebut seyogianya dipikirkan dari
awal supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Sebagai ilustrasi wadah
untuk melakukan aktivitas bisnis adalah diawali dengan membentuk jenis usaha
perorangan. Segala aspek yang menyangkut aktivitas usaha menyatu kepada individu
pemilik sekaligus operator usaha.

Penghasilan yang diperoleh setiap orang sesungguhnya berasal dari dua sumber
yaitu: (1) penghasilan dari pekerjaan (employment income) dan (2) penghasilan
dari usaha/pekerjaan bebas (business income).

Pengelompokan lebih lanjut sumber penghasilan tersebut terdiri atas:

1.1 Penghasilan Sebagai Karyawan (dependent personal services): misalnya sebagai
karyawan tetap dan karyawan lepas dari sebuah badan usaha. Arti sederhana
pekerja selaku karyawan tergantung sepenuhnya kepada majikan selaku pemimpin
atau pemilik usaha.

1.2 Penghasilan Sebagai Jasa Profesional (independent personal services):
misalnya sebagai konsultan, pengacara, akuntan, penulis, agen penjualan.
Walaupun selaku profesional yang lebih bebas dalam menjalankan usaha namun tetap
dianggap harus bekerja untuk mendapatkan sumber penghasilan. Dalam hal ini
individu yang mempunyai keahlian tertentu sudah mulai membentuk wadah semisal
asosiasi (partnership) atau mandiri menggunakan nama sendiri untuk melakukan
kegiatan pekerjaan mendapatkan penghasilan.

2.1 Penghasilan dari Pekerjaan Bebas atau Usaha yaitu: usaha perorangan (usaha
dagang kelontong, warung, home industry tanpa badan hukum

2.2 Usaha Dalam Bentuk Badan Hukum seperti CV, PT, Yayasan, LSM dan segala
bentuk organisasi yang dijadikan sebagai wadah independen untuk menjalankan
kegiatan usaha. Di sini pemilik sudah terpisah dari pengelola melalui mekanisme
pertanggungjawaban hasil usaha.

Perlu dipikirkan mekanisme untuk mengalokasikan semua hasil usaha yang diperoleh
selama periode tertentu baik untuk pengembangan usaha dan keperluan kebutuhan
hidup sehari-hari. Begitu juga penggunaan sisa hasil usaha untuk investasi dan
hal penting yang tidak disadari adalah adanya beban pajak yang tidak kecil yaitu
maksimal 30% (Proporsional)dari sisa hasil usaha bersih (untuk usaha
perseorangan) dan 28% dari penghasilan neto untuk bentuk usaha badan hukum.

Dapat dibayangkan seolah-olah hilang porsi dari pendapatan bersih yang harus
diserahkan sebesar 30% kepada pemilik mandat kenegaraan (pemerintah) untuk
digunakan sebagai sumber penerimaan bagi APBN dari sektor pajak. Walaupun
masyarakat tidak serta merta mengetahui ke mana pajak yang dipungut, namun
keniscayaan untuk membayar pajak harus dilaksanakan tanpa pengecualian. Apabila
tidak menunaikan kewajiban pembayaran pajak maka pengenaan denda baik
adminsitrasi dan pidana sudah menanti di depan mata.

Selanjutnya saya ingin membahas aspek perencanaan pajak atas penghasilan yang
diperoleh individu dari kegiatan usaha/pekerjaan bebas atau wirausaha
(entrepreneurship). Penting dipertimbangkan perencanaan yang lebih dini mengenai
sasaran pembayaran pajak di kemudian hari melalui perencanaan yang matang supaya
terhindar dari pengenaan sanksi yang berat dan menguras sumber daya harta dan
konsentrasi waktu yang harus dikorbankan mengurus kewajiban perpajakan yang
tidak simpel. Wadah bentuk usaha dapat dipilih yang sesuai dengan sasaran
pengembangan usaha ke depan supaya cocok dalam pengembangan perluasan bisnis
yang mampu mengakomodasikan keperluan yang sudah direncanakan.

Bentuk usaha yang dijalankan mempengaruhi pemenuhan kewajiban pajak yang terkait
dengan aktivitas operasi usaha. Berikut ini saya informasikan berbagai aspek
perencanaan pajak yang sinkron dengan bentuk usaha yang ada di Indonesia yaitu:

(1) Usaha Perorangan (Sole Priotership)

Sebagai bentuk usaha yang paling mudah untuk dilaksanakan hanya butuh SIUP dan
NPWP sudah dapat menjalankan usaha. Hanya saja untuk pengembangan usaha seperti
perolehan pinjamaan ke bank tidak semudah apabila membentuk wadah resmi dalam
bentuk badan usaha seperti CV, Perseroan terbatas.

Aspek perencanaan pajak yang penting adalah terutama Pajak penghasilan orang
pribadi yang melekat kepada pemilik dan adanya kewajiban menghitung dan memotong
pajak karyawan apabila sudah mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak
Kena Pajak yaitu sebesar Rp 15.840.000 untuk karyawan tidak kawin. Kemudian
perlu dipertimbangkan kewajiban membuat pembukuan atau akuntansi perpajakan
apabila omset mencapai Rp 4,8 miliar setahun sesuai batas tresshold dalam pasal
14 UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Artinya sepanjang batas omset
masih dibawahnya maka pengenaan pajak penghasilan akan atau masih bisa
menggunakan deemprofit atau norma penghitungan.

Demikian juga aspek pajak lainnya seperti PPN, PBB harus dipertimbangkan supaya
tidak memberatkan arus kas dari operasi usaha. Prinsip dasar dalam pengenaan
pajak tidak langsung seperti PPN tidak merugikan apabila mengikuti mekanisme
pengurangan Pajak PPN Masukan dan PPN keluaran. Permasalahannya adalah apabila
masih belum dikukuhkan atau ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka
tidak berhak mengkreditkan PPN Masukan dan juga tidak bisa menerbitkan Pajak
keluaran dengan mekanisme seuai UU No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan
Nilai dan PPn BM.

Semakin besar usaha yang dibentuk, maka perorangan sebagai entrepreneur akan
melihat berbagai kemungkinan untuk pengembangan usaha dengan membentuk badan
hukum yang lebih besar yaitu bentuk usaha badan yaitu CV, FA, PT. Apabila mau
memperluas skala usaha dengan sasaran meningkatkan akses kemudahan untuk
mengembangkan usaha diperlukan penanganan yang lebih komprehensif atas berbagai
kesempatan usaha dan kemungkinan aspek penghematan pajak yang dimungkinkan oleh
aturan yang ada.

Alternatif sumber pendanaan bagi pengembangan usaha yang dapat dimanfaatkan
perorangan dan bukan sebagai objek pajak antara lain:

(1) bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang wajib
bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia

(2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis lurus satu
derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termauk yayasan,
koperasi, usaha kecil mikro yang tidak ada afiliasi antar pihak

(3) warisan

(4) harta atau setoran badan sebagai pengganti saham

(5) penggantian natura.

Artinya dengan memanfaatkan sumber dana yang berasal dari salah satu alternatif
di atas maka akan meringankan beban pajak bagi peroarangan dalam mengembangkan
usahanya.

(2) Usaha Dalam Bentuk CV

Walaupun CV masih dalam lingkup usaha yang melekat kepada pemilik tapi
dimungkinkan adanya partner lain untuk ikut menyumbangkan pemikiran dan modal
usaha dengan pilihan aktif mengelola atau hanya pesero diam tanpa mengikuti
operasional sehari-hari. Wadah CV ini sudah dapat lebih maju untuk digunakan
mengurus pinjaman kredit ke bank untuk perluasan usaha.

Namun perlu dipikirkan bahawa semua pengeluaran untuk gaji pesero tidak bisa
dibebankan dalam biaya usaha perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak
sesuai pasal 9 ayat 1 huruf j UU PPh. Pajak-pajak lain yaitu PPh terutang tidak
dikenakan lagi melekat kepada pemilik karena sudah ada pemisahan usaha sehingga
hanya dikenakan tarif tunggal sebesar 28% sesuai pasal 17 UU PPh.

Perlu diperhatikan juga kewajiban untuk melaksanakan pembukuan atau pencatatan
akuntansi usaha sehingga harus memikirkan pengeluaran untuk tenaga akuntansi.
Beban pajak-pajak lainnya harus dikendalikan dan direncanakan semisal PPN harus
ada mekanisme PPN Masukan-PPN Keluaran melalui pengukuhan kena pajak yang
menjadi dasar untuk melaporkan usaha uang bisa memungut PPN dan mengkreditkan
pembelian dari suplier.

(3) Usaha Dalam Bentuk Perseroan Terbatas

Bentuk usaha PT sudah umum dikenal karena merupakan bentuk usaha paling sempurna
di antara jenis usaha yang ada di Indonesua. Walaupun masih dimungkinkan
membentuk PT tertutup beranggotakan persero dari keluarga inti namun sudah ada
pemisahan harta antara pesero dan perusahaan. Perlakuan kewajiban pajak juga
sudah berbeda antara PPh Orang Pribadi dan terhadap badan hukum yang dibentuk
tersendiri.

Keleluasaan menjalankan operasi usaha dengan kendaraan PT lebih fleksibel tanpa
merepotkan hubungan perorangan selaku pemilik usaha. Pajak-pajak yang harus
diutamakan oleh pengelola PT sudah terdiversifikasi dan terklasifikasi antara
pemilik dan pengelola. Pemilik tidak perlu repot dan bingung memikirkan
pajak-pajak perusahaan akan terkooptasi dengan pajak pribadi.

Apabila PT memberikan sisa hasil usaha maka atas dividen tersebut cukup dipotong
pajak sebesar 10% dan sifatnya final tanpa diperhitungkan di akhir tahun jadi
lebih simpel. Hal lain yang memudahkan adalah sebagai pengelola sekaligus
pemilik maka dapat memperoeh penghasilan yang dari perusahaan yang menjadi beban
usaha untuk dikurangkan terhadap penghasilan usaha.

Perencanaan yang matang dalam mendirikan PT untuk dijadikan kendaraan
menjalankan roda usaha sangat tepat untuk mengantisipasi kemungkinan perluasan
usaha atau ekspansi tanpa harus merepotkan pemilik dan pengelola yang memang
sudah terpisah. Pajak-pajak lainnya seperti PPN dan PBB dan pajak terkait dengan
usaha sudah lebih mudah dikendalikan.

Demikian juga kemungkinan untuk merencanakan supaya beban pajak perusahaan lebih
irit bisa diupayakan dengan memaksimalkan deductable atau memaksimumkan biaya
sebagai pengurang penghasilan bruto usaha yang diijinkan dalam pasal 6 UU PPh
seperti adanya keringanan pajak apabila perusahaan memberikan sumbangan dalam
rangka CSR, pengembangan olahraga, promosi, infrastruktur, dan sumbangan
fasilitas pendidikan. Bahkan keringanan pajak atas sumbangan dalam rangka
kewajiban kegamaan tanpa batas yang ditentukan dapat mengurangi baban pajak
perusahaan.

PPN yang terutang juga sesuai dengan jumlah omset perusahan dengan mekanisme
pengurangan PPN keluaran dengan PPN masukan jadi hanya terutang 10% dan ada
mekanisme restitusi atau kompensasi apabila PPN masukan > PPN keluaran.
Maka penting diperhatikan dalam setiap transaksi pembelian supaya diusahakan
dari suplier atau penyedia jasa yang telah dikukuhkan sebagai PKP sehingga atas
PPN masukan sebesar 10% dapat dikreditkan dengan PPN keluaran saat menyerahkan
barang atau jasa kepada pelanggan perusahaan.

Hal yang juga perlu diperhatikan adalah kewajiban pemotongan dan pemungutan atas
PPh witholding baik terhadap pajak-pajak karyawan dan atas biaya yang merupakan
penghasilan dari profesional atau pemberi jasa kepada perusahaan seperti jasa
konsultan, jasa komisi, dan honor-honor profesional yang tidak berkesinambungan
yang dibebankan terhadap biaya operasi perusahaan.

Setelah menguasai ketiga wadah usaha yang dapat dipilih maka pengusaha dapat
memikirkan bentuk usaha apa saja yang cocok sesuai aktivitas usaha yang ada.
Apabila masih dalam tahap memulai usaha maka sebaiknya dicoba dulu dengan jenis
usaha perorangan atau CV yang lebih fleksibel tanpa adanya pihak lain di luar
keluarga inti yang ikut dalam aktivitas usaha sehari hari.

Beban pajak yang ada harus dimanage dengan baik supaya tidak memberatkan di
kemudian hari. Dengan melakukan suatu perencanaan beban pajak dengan baik tanpa
kesan melanggar undang-undang perpajakan akan terhindar dari perasaan takut
untuk dikenakan denda oleh kantor pajak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s